Suara.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, mengatakan Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengusulkan calon kepala Badan Intelejen Negara agar tidak memantik gerakan #SaveBIN.
"Jangan kepala BIN yang dipilih Jokowi malah menjadi liabilities bukan aset bagi kepemimpinan Jokowi-Jk di mata publik. Kepala BIN tidak boleh ada beban sejarah seperti layaknya Pak Jokowi. Ketidakcermatan dapat memantik gerakan #Save BIN," kata Habsyi di Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia, proses pencalonan kepala Polri yang penuh dinamika harus menjadi catatan Jokowi untuk melihat lebih dalam sosok kepala BIN.
"Jangan sampai Jokowi dicatat sejarah mengembalikan kegelapan masa lalu BIN," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini publik masih berharap-harap cemas menunggu sosok kepala BIN yang diajukan Jokowi, apalagi sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kepala lembaga telik sandi itu sudah beredar di masyarakat.
Menurut dia, dalam memutuskan kepala BIN, Jokowi tidak cukup hanya mempertimbangkan pengalaman intelijen calon yang akan diajukan dan dukungan parpol ataupun ormas, namun juga harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi publik.
"Harap diingat, jangan membuat publik dan para penggiat masyarakat madani pasang kuda-kuda terhadap kepemimpinan Jokowi," katanya.
Sedangkan untuk rekam jejak calon kepala BIN, kata Habsyi, harus diukur sejauhmana pengalaman profesionalnya, yaitu pernah atau tidak gagal dalam menjalankan suatu operasi intelijen.
"Kegagalan dalam operasi yang pernah terbongkar atau salah prosedur yang justru menimbulkan gejolak dan kekhawatiran publik, itu namanya tidak profesional," katanya.
Menurut dia tantangan BIN ke depan sangat berat karena Indonesia memasuki Pasar Bebas ASEAN. Perbatasan sebagai pintu keluar dan masuk ancaman stabilitas harus menjadi prioritas penanganan.
"Saya cenderung kepala BIN yang memiliki pengalaman intelijen lintas perbatasan yang menguasai hubungan antarnegara serta teritorial," katanya. (Antara)
TERPOPULER
