Suara.com - Pertemuan mediasi untuk menemukan jalan keluar dari kekisruhan DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum menemukan kata sepakat. Pertemuan yang berakhir dengan situasi hampir deadlock lantaran dihujani sejumlah pernyataan keras dari kedua belah pihak tersebut, pun langsung ditutup sebelum menemukan solusi yang tepat dari masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Tahun 2015.
Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Lulung, menegaskan sikapnya untuk terus melanjutkan hak angket yang telah digalang oleh sejumlah anggota DPRD DKI.
"Gubernur sudah melanggar undang-undang dengan kesewenangannya. Kita tetap. Angket kita jalan terus," kata Lulung, saat mengungkapkan kekesalannya terhadap Ahok yang diklaimnya marah-marah dalam pertemuan mediasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri, di Gedung Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015) itu.
Lebih jauh, Lulung menyebut bahwa kemarahan dan kesewenang-wenangan Ahok dalam mengancam pegawainya di Pemprov DKI Jakarta, sangat memalukan.
"Ahok mengancam pegawainya. Dia menyuruh pegawainya untuk tidak meng-input data. Kalau tidak, dia (pegawai) akan dipecat. Gila! Memalukan sekali," ujar Lulung kesal, sambil berjalan menjauh dari Gedung Kemendagri, sesaat setelah usainya pertemuan.
Lulung juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Bupati Belitung tersebut tidak berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Padahal menurutnya, kalau hal tersebut dibicarakan dengan baik, maka bisa dikoreksi apabila kesalahannya ditemukan.
"Rapat itu kan bicara perubahan. Kalau dibahas dulu, itu kan bisa kita koreksi," tutup Lulung.
TERPOPULER
