- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menanggung utang pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp240 triliun melalui APBN.
- Pembayaran cicilan utang tersebut dibagi selama enam tahun dengan nominal sekitar Rp40 triliun setiap tahun mulai September 2026.
- Dukungan anggaran negara ini bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian desa melalui pembagian Sisa Hasil Usaha dan kepemilikan aset.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Pemerintah akan menanggung utang Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP) sebesar Rp 240 triliun lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau utang pembangunan Kopdes Merah Putih itu akan dibagi dalam enam tahun, sehingga tiap tahun Pemerintah akan membayar Rp 40 triliun.
"Jadi gini, itu kan Rp 240 triliun kreditnya, kira-kira setiap tahun itu di-strech ke enam tahun kan? Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh Rp 40 triliunan," katanya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (7/8/2026).
Adapun dana tersebut berasal dari penyaluran kredit ke lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 3 miliar untuk tiap koperasi.
Purbaya menilai kalau dukungan APBN akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian desa. Sebab keuntungan usaha Kopdes Merah Putih juga akan dinikmati masyarakat lewat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
Lebih lagi aset Kopdes Merah Putih yang lunas nantinya juga akan menjadi milik desa, meskipun anggaran itu juga diambil dari Dana Desa.
"Dana Desa kan masih ada sepertiganya, dan nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi enggak rugi-rugi amat sih desanya, dan masyarakatnya bisa kalau maju bisa lebih makmur tuh," papar dia.
Lebih lanjut Purbaya menjanjikan cicilan Kopdes Merah Putih yang akan ditanggung mulai September 2026 nanti tidak akan molor. Ia juga berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk pendanaan program tersebut.
"Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama Pemerintah di bulan September tidak akan molor. Kita sedang bekerja sama dengan BPKP, Danantara, banknya sendiri, dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan, termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada," jelas Purbaya.