Untuk Cegah Korupsi, Demokrat Dukung Partai Dibiayai APBN 1 T

Siswanto

Senin, 09 Maret 2015 | 11:28 WIB
Untuk Cegah Korupsi, Demokrat Dukung Partai Dibiayai APBN 1 T
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok (tengah) dan Tantowi Yahya dari Partai Golkar [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mendukung wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai anggaran Rp1 triliun dari APBN untuk diberikan kepada setiap partai politik.

"Wajar saja. Pantas saja itu. Karena partai sudah menjadi sistem," kata Mubarok kepada suara.com, Senin (9/3/2015).

Guru Besar Bidang Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bantuan negara tersebut dapat mengurangi pikiran para pengurus partai maupun politisi untuk korupsi.

"Sebab, partai kalau tidak uang, bagaimana? karena partai kan ada biaya politik," kata Mubarok.

Menurut Mubarok setelah yang terpenting setelah wacana itu terealisasi ialah partai benar-benar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut untuk pembangunan demokrasi. Selain itu, juga ada sistem pengawasan penggunaan bantuan.

"Harus dibuat sistemnya. Jadi uang itu betul-betul digunakan untuk menunjang sistem demokrasi karena partai kan perangkat demokrasi," kata Mubarok.

Mengenai nilai uang sebesar Rp1 triliun, menurut Mubarok, jumlah itu masih dalam batas yang wajar. Bagi Mubarok, soal berapa jumlahnya tidak jadi masalah, yang terpenting adalah penggunaannya benar.

Bantuan negara tersebut, kata Mubarok, bisa juga digunakan, misalnya untuk membangun kantor partai, meningkatkan fasilitas, mencetak produk-produk yang diperlukan untuk kegiatan politik, atau membangun rumah aspirasi di daerah.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk partai politik Rp1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat prodemokrasi.

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," katanya.

Menurut Tjahjo, partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional.

Tjahjo mengatakan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.

"BPK harus mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran. Lembaga pengawasan lain dan partisipasi aktif dari masyarakat juga harus terlibat," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

ICMI Dukung Partai Dibiayai APBN Rp1 Triliun

ICMI Dukung Partai Dibiayai APBN Rp1 Triliun

News | Senin, 09 Maret 2015 | 11:07 WIB

Terkini

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:50 WIB

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

News | Senin, 16 November 2026 | 20:49 WIB

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:44 WIB

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

News | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

Mel Shandy dan Connie Dio Siap Guncang Cianjur di CQ Music Fest

Mel Shandy dan Connie Dio Siap Guncang Cianjur di CQ Music Fest

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

Knalpot Brong dan Balap Liar Dibidik! Polresta Bandung Mulai Operasi Zebra Lodaya 2026

Knalpot Brong dan Balap Liar Dibidik! Polresta Bandung Mulai Operasi Zebra Lodaya 2026

Jabar | Senin, 16 November 2026 | 20:35 WIB

Hery Susanto Melawan Vonis 5 Tahun, Kejagung Ikut Ajukan Banding Kasus Nikel

Hery Susanto Melawan Vonis 5 Tahun, Kejagung Ikut Ajukan Banding Kasus Nikel

News | Senin, 16 November 2026 | 20:33 WIB

×