Menag: Dana ke MUI Ditunda, Bukan Distop

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dana bantuan pemerintah untuk Majelis Ulama Indonesia hanya ditunda penyalurannya, bukan dihentikan sebagaimana pemberitaan media belakangan ini.

"Dana yang tahun 2014 ketika pemerintahan saat itu pencairannya ditunda terlebih dahulu. Hal itu terkait dengan dana bantuan sosial karena jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Lukman di kantornya, area Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Dia mengatakan pembekuan dana bansos saat itu diberlakukan untuk semua kementerian dan lembaga negara.

"Karena itu maka seluruh dana bansos ditunda pencairannya dan itu tidak hanya di Kementerian Agama saja tapi di semua kementerian dan lembaga," kata mantan wakil ketua MPR itu.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2015, lanjut Menag, pemerintah menggelontorkan dana bansos sesuai pengajuan program, bukan dalam bentuk uang tunai langsung.

"Jadi kapan pencairannya tergantung dari ormas keagamaan majelis keagamaan kapan dia pengajuan programnya. Jadi bansos itu tidak lagi dalam bentuk uang 'cash' tapi dalam bentuk program kegiatan yang dinilai dengan nominal uang," kata menag.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan lembaganya sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pada tahun anggaran 2015.

Amirsyah mengatakan pihaknya untuk sementara waktu menggunakan dana swadaya dari masyarakat dan dana patungan kiai di MUI dalam berkegiatan. MUI, kata dia, tetap dapat menjalankan kegiatannya meskipun tidak mendapatkan aliran dana dari pemerintah.

Menurut Wasekjen MUI, beberapa agenda MUI tetap berjalan tanpa bantuan pemerintah seperti Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada Februari 2015.

Menanggapi hal itu, Lukman mengatakan pemerintah memberikan bantuan untuk KUI di Yogyakarta.

"Mungkin beliau nggak tahu tapi yang jelas kenyataannya Kemenag membantu KUI di Yogyakarta. Saya tidak ingin menyebutkan jumlah bantuannya. Saya tidak dalam posisi itu karena saya tidak hafal jumlahnya. Tapi yang jelas tidak benar kalau pemerintah tidak membantu," kata Lukman. (Antara)