Ahok: Pakai e-Budgeting, Kita Nggak Usah Ngutang ke Luar Negeri

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan mampu mengubah sistem pengelolaan anggaran di Indonesia. Sistem itu adalah dengan menerapkan e-budgeting di seluruh Tanah Air.

Hal itu antara lain dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai, jika sistem itu diterapkan di seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah dapat menghemat uang rakyat.

"Saya sudah katakan yang saya yakini kepada Presiden (Joko Widodo). Mendagri kalau evaluasi seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dengan sistem yang baik, kita bisa hemat uang banyak. Enggak usah ngutang (ke) luar negeri," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).

Dengan diterapkannya sistem e-budgeting di Tanah Air, Ahok meyakini bahwa pemerintah pusat termasuk Mendagri akan bisa mengontrol anggaran yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota, maupun gubernur.

"Jadi enggak bener pemerintah pusat tidak bisa mengontrol seluruh pemerintah daerah. Eksekutif dan legislatif bergabung saja. Kalau Mendagri bilang tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi kekuatan negara ini betul-betul ada di pusat dan Presiden," ujar Ahok lagi.

"Jadi seluruh bupati, wali kota, gubernur, itu bisa kita kontrol dari Mendagri. Makanya pola ini yang mau kita jalankan sekarang, tahun ini," tambah Ahok.

Menurut Ahok lagi, Presiden Jokowi juga mengakui bahwa jika sistem e-budgeting diterapkan, maka masalah anggaran akan dapat bisa dikontrol oleh Kemendagri.

"Kata Jokowi, sekarang bisa kok. Yang penting ada e-budgeting. Jadi kontrolnya gampang. Tim Presiden, tim Mendagri, tinggal mencari saja. Kan bisa saja namanya ada puluhan ribu item, kecolongan bisa dong. Tapi kan kalau dengan e-budgeting, kita bisa kontrol," tutup Ahok.