Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus sepakat dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyarankan media massa jangan memberikan panggung lagi menyangkut isu penggunaan hak angket dewan.
"Saya rasa mendingan begitu. Jangan ini menjadi konsumsi yang membingungkan masyarakat, sebaiknya memang dibatasi hal itu," ujar Bastari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Bastari menambahkan masih banyak yang harus dikerjakan anggota dewan. Ia setuju wakil rakyat tidak hanya fokus pada penggunaan angket.
"Kemudian saya juga berharap fokus dari kawan-kawan di dewan tidak hanya angket, tapi masih banyak yang lain. Contoh raperda kita belum dibahas ini, sementara sudah ada jadwal. Ada Raperda sebanyak 17 yang harus diselesaikan tahun ini, tetapi kalau nanti kita semua disibukkan dengan hak-hak angket tentu pekerjaan lain tidak dapat dilaksanakan dengan baik," kata Bastari.
"Toh, kan anggota dewan cukup banyak, yang urusan angket silakan aja angket-angket, tetapi yang lain kan harus juga bergerak," Bastari menambahkan.
Menurut politisi Nasdem isu hak angket tidak istimewa.
"Angket ini kan hal biasa-biasa aja, gak ada istimewanya ini," kata dia.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta tetap meneruskan angket untuk menyelidiki dugaan mal-administrasi dan pelanggaran etika yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait pengiriman APBD 2015 sistem e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri. Padahal, DPRD sudah sepakat tak menggunakan APBD 2015, melainkan APBD 2014 untuk tahun ini.
