Suara.com - Lembaga Indonesia Corruption Watch melaporkan hasil investigasi mereka atas kasus dugaan korupsi di APBD DKI Jakarta 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015). Yang diduga ada korupsi, antara lain di sektor pendidikan.
"DKI Jakarta sebagai provinsi dengan APBD terbesar kemudian etalase nasional dengan segudang persoalannya, mudah-mudahan dengan adanya 'konflik' kemudian muncul beberapa dugaan kasus korupsi ini bisa bongkar dugaan korupsi yang lain, paling tidak ini bisa jadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD," kata Koordinator Divisi Monitoring ICW, Firdaus Ilyas, di gedung KPK.
Laporan ICW terkait dengan pelelangan, penunjukan serta pembentukan harga. Firdaus mengatakan dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
"Kami laporkan beberapa dugaan korupsi dan dugaan kerugian negara terutama untuk sektor layanan pendidikan di DKI Jakarta. Paling tidak dari data yagn kami punya dari dokumen terkait kontrak dan proses lain, paling tidak ada tiga paket kegiatan yang agak besar itu total nilai kerugian negara hampir Rp278 miliar," katanya.
Dari angka tersebut, sebagian besar untuk membiayai pengadaan alat uninterruptible power supply atau alat penyimpan energi listrik sementara untuk sekolah.
"Itu sudah termasuk di dalamnya UPS, printer scan tiga dimensi ada buku dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan terutama dinas pendidikan 2004," kata Firdaus.
ICW berharap laporan ini sebagai awal untuk membuka kasus korupsi lainnya di Provinsi DKI Jakarta.
