Suara.com - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menuntut Presiden Joko Widodo menegur Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait etika komunikasi sebagai seorang pemimpin.
"Saya pikir Jokowi, dia atau negara harus hadir dalam setiap persoalan. Ini juga persoalan negara kita, bukan persoalan Ahok sendiri. Tetapi ini persoalan negara kita, tidak boleh tidak ini persoalan negara kita. Kenapa? karena Jakarta ini wajah Indonesia," kata Emrus usai dimintai pendapat panitia hak angket DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/3/2015). "Dia (Jokowi) harus berikan teguran sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, menegur Ahok tidak lakukan itu paling tidak teguran tertulis di situ, ditulis."
Emrus menyarankan panitia angket DPRD untuk mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan melaporkan permasalahan mereka dengan Gubernur Ahok.
"Jokowi bilang negara harus adil, Jokowi katakan revolusi mental, kalau ini tidak ditegur ini jadi batu sandungan revolusi mental itu. Bukankah pelanggaran etika itu bertentangan dengan revolusi mental? Jadi saya pikir sudah waktunya," kata Emrus.
Bila Ahok merasa benar dengan sikapnya dibandingkan anggota dewan, Emrus mengatakan bukan berarti dibenarkan berbicara seenaknya.
"Boleh nggak memberantas korupsi, tapi ngomongnya baik dan tegas juga? tegas bukan berarti langgar etika, pemimpin bisa tegas, tetapi tetap batas etika dan moral," kata Emrus.
