Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan DKI Jakarta termasuk kota yang paling lamban dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Dari keduanya, Tjahjo mengungkapkan, Provinsi Aceh lebih keras dibandingkan DKI, pasalnya di Aceh dalam pembahasan APBD ada aspek kekerasan.
"Baru kali ini (pengesahan APBD telat), dari 34 Provinsi, (hanya) Aceh dan DKI, kalu mau tau Aceh lebih keras. Aceh lebih keras tidak hanya debat, tapi aspek kekerasan juga muncul," ujar Tjahjo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Tjahjo mengatakan, permasalahan yang terjadi antaran Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta terkait APBD 2015 hanyalah dinamika politik.
"DKI ini dinamika aja. Kami tidak ingin ikut campur permasalahan politik yang menjadi hak DPRD, kami gak ikut campur, masalah hukum yang diproses oleh Pak Ahok silahkan," kata Tjahjo.
Dia menginginkan dari polemik yang terjadi antara keduanya tidak membuat program-program di DKI tersandera.
Seperti diberitakan, Kemendagri menyetujui APBD 2015 yang akan digunakan sebesar Rp69,286 triliun, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran 2015 yang totalnya Rp72,9 triliun.
"Tapi yang penting anggaran jangan tersandera, perencanaan anggaran, evaluasi kami atas perencanaan secara prioritas harus ditekankan dengan baik. Masih untung kami tidak motong banyak, kalu mau fair, ya yang berkaitan dengan pejabat DKI yan kami potong tapi kan nggak fair juga," kata Tjahjo.
