Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy yakin konflik kepengurusan yang terjadi di partai berlambang Kabah itu akan segera berakhir menjelang pendaftaran calon kepala daerah.
"Apa yang terjadi pada PPP saat ini diyakini akan berujung pada satu keputusan sebelum batas akhir pendaftaran calon kepala daerah pada 26 Juni," kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy di Padang, Sumatera Barat, Senin (18/5/2015).
Ia menyampaikan hal itu usai membuka Musyawarah Wilayah VIII PPP Sumbar yang merupakan pelaksanaan ke-26 dari seluruh kepengurusan tingkat provinsi yang ada di Tanah Air.
Menurut dia apa yang terjadi di tubuh PPP saat ini adalah unik dan belum tentu sama dengan konflik yang terjadi di partai lain termasuk Golkar.
"Namun, ini akan segera berakhir dan merupakan cobaan baik yang menguatkan PPP," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, warga PPP tidak perlu bersedih karena ada peribahasa jika ingin terkenal buat sesuatu yang beda dari yang lain.
"Berkat konflik kepengurusan yang terjadi PPP menjadi terkenal dan diliput media setiap hari," lanjutnya.
Ia menjelaskan berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, kepengurusan yang dihasilkan dari Muktamar Surabaya pada 15-17 Oktober 2014 sah secara hukum dan telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Namun, yang mengherankan setelah ada keputusan resmi itu ada pihak yang mengadakan Muktamar tandingan yang kemudian membuat kepengurusan baru.
Sementara, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi menilai konflik yang terjadi di PPP merugikan partai itu terkait dengan statusnya sebagai peserta pilkada.
"Hingga hari ini belum ada keputusan yang resmi siapa kepengurusan yang sah, sedangkan tahapan pilkada terus berjalan ," ujar dia.
Ia mengatakan jika PPP tidak ingin dirugikan harus ada keputusan yang cepat untuk memastikan kepengurusan yang sah dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat ikut pilkada. (Antara)
TERPOPULER
