Usut Kasus Nazaruddin, Penyidik KPK Kembali Periksa Notaris

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Muhammad Nazaruddin. Kali ini, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Feby Ruebin Hidayat selaku notaris, sebagai saksi untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

"Iya, dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Nazaruddin," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).

Pemeriksaan dari pihak notaris sebagai saksi Nazaruddin sendiri diketahui telah berulang kali dilakukan oleh penyidik KPK. Namun, belum diketahui secara pasti apa kaitannya para notaris itu dengan kasus yang menjerat orang kepercayaan Anas Urbaningrum tersebut.

Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang dengan membeli saham PT Garuda Indonesia, dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan pencucian uang hasil proyek tersebut digunakan untuk membeli saham Garuda sebesar Rp300,85 miliar oleh Nazaruddin. Rinciannya terdiri dari Rp300 miliar untuk 400 juta lembar saham, dan fee Rp850 juta untuk Mandiri Sekuritas.

Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. Perusahaan tersebut di antaranya adalah PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawala Abadi, PT Darmakusumah, serta PT Pacific Putra Metropolitan.

Atas dugaan itu, Nazaruddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, subsider Pasal 5 Ayat (2), subsider Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, dia juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).