Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil menyangsikan kompetensi sembilan orang panitia seleksi (pansel) KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, dari rekam jejaknya, sembilan orang ini bukanlah orang yang terlibat dalam perumusan dan pembentukan UU KPK serta tidak terlibat dalam gerakan anti korupsi.
"Sayangnya mereka bukanlah orang yang terlibat dalam perumusan dan pembentukan UU KPK serta tidak terlibat dalam gerakan anti korupsi. Saya ragu kemapuan teknis mereka dalam memahami seluk beluk korupsi di negeri ini," kata Nasir dihubungi, Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Kendati demikian, dia berharap sembilan perempuan pansel ini bisa memunculkan perempuan juga untuk menjadi calon pimpinan KPK.
"Sejak awal saya menginginkan agar ada perempuan yang menjadi pimpinan KPK. Langkah presiden ini juga ingin menunjukkan bahwa negara berusaha mendorong keterlibatan perempuan dalam agenda pemberantasan korupsi," katanya.
Lebih jauh, dia memberikan warning kepada publik untuk sembilan perempuan yang menjadi anggota pansel ini karena bukan tidak mungkin anggota pansel juga ada yang terlibat korupsi.
"Anggapan yang menyangkut tendensi perempuan yang lebih antikorupsi dibandingkan dengan laki laki merupakan mitos yang diciptakan," ujarnya.
Dia pun mempertanyakan kekayaan anggota pansel ini.
"Apakah Presiden Jokowi sudah mengetahui aliran rekening mereka, jaringan mereka, para suami mereka, dan juga apakah mereka tidak mampu dipenetrasi oleh kekuatan mafia yang ingin korupsi merajalela?" kata dia.
