Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan Haris Azhar Aziz menyetujui permintaan Komisi II dan pimpinan DPR untuk mengaudit keuangan KPU tahun anggaran 2015. Besok, Jumat (28/5/2015), akan dilakukan rapat teknis untuk mengetahui bentuk audit yang diharapkan Komisi II.
"Untuk itu tadi keputusannya besok sore akan dilakukan pertemuan teknis antara Komisi II dan Komisi III dengan anggota kami, Anggota I BPK, dalam bentuk rapat konsultasi untuk ketahui apa sesungguhnya dan jenis audit apa yang diharapkan," kata Haris di DPR, Kamis (28/5/2015).
Hari ini, BPK bertemu pimpinan DPR dan pimpinan komisi. Isi pertemuannya untuk memaparkan hasil audit keuangan negara tahun anggaran 2014. Dalam audit BPK, ditemukan potensi kerugian negara dari dana bina lingkungan Kementerian BUMN.
"Ada beberapa permasalahan yang kami temukan, yaitu telah ada indikasi kerugian negara," kata Haris.
Dia menerangkan temuan BPK terletak pada program pencetakan sawah sebesar Rp208,66 miliar, program pembibitan sapi sekitar Rp1,45 miliar, dan program pengembangan tanaman sorgum sebesar Rp1,68 miliar.
"Ada potensi kerugian negara, yaitu program pengembangan sorgum sebesar Rp9,97 miliar, program pembangunan rusun Rp4,22 miliar," ujarnya.
Selain itu, Haris menambahkan ada indikasi kerugian negara juga yang ditemukan pada pemberian pinjaman langsung terhadap mitra dengan total pinjaman itu sebesar Rp4 triliun.
"Kami sudah rekomendasikan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait di DPR RI," kata Haris.
