Dahlan Iskan Diperiksa Kejati Kasus Gardu Induk Rp1 Triliun

Suara.com - Mantan ‎Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).

Mantan Menteri BUMN ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam dugaan kasus korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk listrik Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat senilai Rp1,063 triliun.

Dahlan tiba di Kejati sekitar pukul 09.30 WIB didampingi kuasa hukum, Pieter Talaway. Dahlan selaku pemberi kuasa pengguna anggaran dalam kasus itu enggan berkomentar banyak menyangkut materi pemeriksaan.

"Nanti saja setelah pemeriksaan," kata Dahlan.

Seperti diketahui, pembangunan megaproyek Kementerian ESDM terhadap 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara sudah dimulai pada Desember 2011. Belakangan, proyek justru terbengkalai.

Jaksa telah melimpahkan kasus tersebut ke penuntutan. Kejaksaan juga telah menahan sembilan tersangka kasus tersebut di LP Cipinang.

Kesembilan tersangka yaitu Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat: FY, Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta dan Banten: SA, dan Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: INS.

Lalu pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali: ITS, Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN: Y, Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN: AYS, pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali: YRS, pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali: EP, dan pegawai PLN Proring Jawa Tengah dan Yogyakarta: ASH.

Seluruh tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.‎