Fraksi Gerindra DPR: Ijazah Iwan Kurniawan Tidak Palsu

Siswanto, Bagus Santosa

Senin, 08 Juni 2015 | 18:57 WIB
Fraksi Gerindra DPR: Ijazah Iwan Kurniawan Tidak Palsu
Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Iwan Kurniawan dilaporkan Direktur Eksekutif Forum Kalimantan Membangun, Supriyadi Natae, ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan kasus penggunaan ijazah palsu.

Kasus ini kemudian diinvestigasi oleh Fraksi Gerindra. Investigasi sekarang sudah selesai dan hasilnya dibeberkan Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis, Senin (8/6/2015).

Dari hasil investigasi, kata Fary, ijazah Iwan yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya pada Fakultas Hukum, sah.

Iwan, katanya, terdaftar pada tahun akademik 2005/2006 dengan NPM 0502111 berdasarkan surat keterangan nomor 010/FH-Unitas/I/2005 yang dikeluarkan pada 27 Januari 2015 oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jalan Simpang Dukuh 11, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan surat keputusan nomor: 50/FH-Unitas/SK/VII/2009 tentang Yudisium kelulusan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya periode semester genap tahun akademik 2008/2009, nama Iwan Kurniawan terdaftar dalam lampiran nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang yudisium tanggal 26 juli 2009.

Dari hasil investigasi ketahuan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, antara sesama pengurus, yakni Supardi, Soeharjono, Rugaya, Silvia Anditania, dan Suraya Supriyadi.

Konflik yang terjadi dalam Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal Surabaya, katanya, kemudian mengakibatkan masing-masing pihak hanya mengakui mahasiswa yang direkutnya dan tidak mengakui mahasiswa yang direkrut pihak lainnya sehingga yang menjadi korban adalah mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di universitas tersebut.

"Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Supri Kusbiantoro dan Rugaya yang telah menginformasikan dan mensosialisasikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas
Tritunggal Surabaya adalah sebagai ijazah palsu, adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ijazah atas nama Iwan Kurniawan adalah benar, bukan palsu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kasus Gelar Doktor Palsu Anggota DPR Masih 'Mandeg' di MKD

Kasus Gelar Doktor Palsu Anggota DPR Masih 'Mandeg' di MKD

News | Senin, 08 Juni 2015 | 15:16 WIB

Ini Sanksi Berat Buat Penyedia Maupun Pengguna Ijazah Palsu

Ini Sanksi Berat Buat Penyedia Maupun Pengguna Ijazah Palsu

News | Senin, 08 Juni 2015 | 05:35 WIB

Tangani Laporan Ijazah Palsu, Mahkamah Dewan Harus Independen

Tangani Laporan Ijazah Palsu, Mahkamah Dewan Harus Independen

News | Jum'at, 05 Juni 2015 | 19:27 WIB

Fraksi Gerindra DPR Pelajari Dugaan Ijazah Palsu Anggotanya

Fraksi Gerindra DPR Pelajari Dugaan Ijazah Palsu Anggotanya

News | Jum'at, 05 Juni 2015 | 18:40 WIB

Terkini

DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 Triliun Sentuh Ekonomi Kampung Kumuh

DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 Triliun Sentuh Ekonomi Kampung Kumuh

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:20 WIB

Jamdatun Soal RUU Perampasan Aset: Negara Lain Tinggalkan Mekanisme NCB Karena Rawan Abusif

Jamdatun Soal RUU Perampasan Aset: Negara Lain Tinggalkan Mekanisme NCB Karena Rawan Abusif

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:17 WIB

Harta Kekayaan KSP Listyo Sigit Prabowo Menurut LHKPN, Bebas Utang

Harta Kekayaan KSP Listyo Sigit Prabowo Menurut LHKPN, Bebas Utang

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:15 WIB

Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali

Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali

Riau | Selasa, 03 November 2026 | 14:13 WIB

Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes

Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:11 WIB

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek 5 Syarat Pekerja yang Berhak Menerimanya

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek 5 Syarat Pekerja yang Berhak Menerimanya

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:11 WIB

Akuisisi Saham Bayan oleh Haji Isam Disebut Bukan Kedaulatan Tambang, Cuma Pindah Tangan Oligarki

Akuisisi Saham Bayan oleh Haji Isam Disebut Bukan Kedaulatan Tambang, Cuma Pindah Tangan Oligarki

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:10 WIB

TGRI Sapu Bersih Seri Kejurnas Sprint Rally 2026 dan Kunci Gelar Juara Nasional

TGRI Sapu Bersih Seri Kejurnas Sprint Rally 2026 dan Kunci Gelar Juara Nasional

Otomotif | Selasa, 03 November 2026 | 14:10 WIB

Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Perkuat Sistem Pengawasan Terintegrasi Bersama KPK, BPK, dan BPKP

Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Perkuat Sistem Pengawasan Terintegrasi Bersama KPK, BPK, dan BPKP

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:08 WIB

Sengkarut Korupsi Dana Bencana BNPB: Surat KPK Belum Dibalas Panglima TNI, Ada Apa?

Sengkarut Korupsi Dana Bencana BNPB: Surat KPK Belum Dibalas Panglima TNI, Ada Apa?

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:07 WIB

×