Soal Dana Aspirasi, DPR Dinilai Dahulukan Hak Ketimbang Fungsi

Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti angkat bicara mengenai rencana yang digulirkan sebagian anggota DPR untuk mengucurkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar rupiah per anggota selama satu tahun.

Menurutnya, seharusnya anggota parlemen lebih memprioritaskan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat ketimbang mengedepankan hak mereka soal anggaran dana aspirasi yang diperuntukan bagi pembangunan daerah pemilihan (Dapil).

"Ini kan menjauhkan fungsi utama, dimana memberikan pendidikan politik yang notabenenya mereka orang-orang dari partai semua. Lebih wajib mendahulukan menjalankan fungsi ketimbang mengutamakan haknya itu," kata Ray dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).

Terlebih, kata dia, selama ini juga belum nampak adanya kinerja dari anggota DPR untuk kepentingan rakyat. Dengan rencana tersebut bisa dilihat para wakil rakyat tersebut sudah lupa dengan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Itu seolah-olah bahwa orang akan menerima anggota DPR yang hanya membawa uang. Sedangkan kerjanya di DPR tidak dilihat. Ini kan masalah. Artinya DPR melupakan pendidikan politik mereka sebagai salah satu fungsi," kata dia.

Diketahui, DPR  mengusulan dana aspirasi bagi para anggota DPR dimasukan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN)2016. Dimana jumlahnya terbilang fantasis yaitu mencapai Rp 15-20 miliar per tahun setiap anggotanya. Jika ditotal maka negara mengeluarkan Rp 11,2 triliun setiap tahunnya.