Suara.com - Setelah diamankan di posko petugas pengamanan dalam gedung DPR sekitar 20 menit, sejumlah mahasiswa dari Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi yang menolak mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso menjadi Kepala BIN akhirnya dilepaskan, Senin (15/6/2015). Mereka dilepaskan setelah membuat surat pernyataan.
Saat ditemui wartawan, koordinator aksi mahasiswa, Samheru, menilai Sutiyoso ditolak dinilai tidak layak mengomandoi BIN.
"Ada beberapa kasus yang menerpa Sutiyoso dan belum ia selesaikan sehingga ia tidak layak untuk dicalonkan sebagai kepala BIN," ujar Samheru.
Samheru tidak mempermasalahkan tindakan Pamdal DPR melarang aksi tadi.
"Kalau masalah dengan pamdal tidak ada, dia tadi hanya berusaha menarik spanduk," kata Samheru.
Samheru mengaku sudah mengantongi izin untuk aksi di DPR.
Pagi tadi, Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan, Selasa (16/6/2015), akan dilaksanakan rapat pimpinan dewan untuk membahas surat dari Istana tentang Kepala Badan Intelijen Negara.
"Dan, ini akan tentu saya akan segera adakan rapat pimpinan, Selasa," kata Setya di DPR.
Setelah rapat pimpinan besok, kata Setya, surat dari Istana akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota dewan. Selanjutnya, hasil rapat paripurna akan diserahkan ke Badan Musyawarah DPR untuk kemudian diserahkan ke Komisi I. Komisi I bertugas menyelenggarakan fit and proper test terhadap kandidat.
"Karena ini menjelang buka Ramadan, jadi kita tentu segera mungkin mengatur dengan pihak fraksi-fraksi sedemikian mungkin," kata dia.
Sutiyoso sudah menyatakan kesiapan mereka mengembang tugas Negara.
