Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewaspadai potensi konflik menjelang dan setelah pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015.
"Di sini kami ikut mewaspadai kemungkinan terjadinya konflik sosial saat pilkada serentak nanti," ujar Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung MPR/DPR, Selasa (23/6/2015).
Menurut Tjahjo konflik, khususnya fisik, dapat saja terjadi mengingat pilkada berlangsung bersamaan dan masyarakat pada waktu itu terbagi-bagi ke calon masing-masing.
Tjahjo mengungkapkan ada sekitar 50 kabupaten atau kota yang sampai sekarang belum siap menyelenggarakan pilkada. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu belum memadai dan KPUD juga belum benar-benar siap.
"Sampai sekarang kita masih menemukan sekitar 50 daerah yang belum siap untuk pilkada serentak, baik dari sarana maupun lembaganya," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki strategi untuk mengatasi konflik.
"Kami sudah ada beberapa strategi untuk meredam dan mengatasi konflik yang kelak mungkin terjadi karena pilkada serentak. Poin yang pasti, kita akan berkoordinasi dengan aparat setempat, dan menggandeng para tokoh masyarakat untuk membantu mengamankan jalannya pilkada serentak," ujar Tjahjo.
TERPOPULER
