Revisi UU KPK Masuk Prolegnas, Ini Tanggapan KPK

Laban Laisila | Nikolaus Tolen | Suara.com

Rabu, 24 Juni 2015 | 08:56 WIB
Revisi UU KPK Masuk Prolegnas, Ini Tanggapan KPK
Taufiqurrachman Ruki [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiK (KPK) rupanya mjengah dengan sikap keras kepala anggota DPR yang bersikeras untuk merevisi undang-undang KPK.

Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengklarifikasi kalau sebetulnya usulan revisi bukan dari pemerintah, melainkan dari DPR sendiri.

"(Revisi RUU KPK) memang ada di 2015-2019? itu awalnya insiatif DPR bukan pemerintah,  tapi tidak masuk ke 2015," kata Ruki ketika dikonfirmasi, Rabu pagi (24/6/2015).

Ruki menjelaskan, KPK juga sudah menyampaikan semua pendapatnya terkait revisi UU tersebut. Sehingga menurutnya tidak ada hal lagi yang perlu disampaikan, apalagi revisi UU KPK tersebut berkaitan dengan penyadapan dan penuntutan yang menjadi wewenang KPK.

"Kalau untuk mereduksi penyadapan dan penuntutan itu justru memperlemah, sikap kami juga sudah disampaikan," tegas Ruki.

Seperti diketahui, sebelumnya Pimpinan KPK menyatakan ketidaksediaannya untuk merevisi undang-undang KPK.

Hal tersebut disampaikan pimpinan KPK bila dalam revisi tersebut tidak didasari dengan harmonisasi terhadap undang-undang lain yang mendukung kinerja KPK kedepannya.

"KPK minta disinkronisasi dulu UU yang lainnya seperti KUHP, KUHAP dan UU 31 tahun1999 , kan ini belum selesai," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat dihubungi wartawan, Jumat(19/6/2015).

Sementara menurut Plt Wakil Ketua KPK lainnya, Indrianto Seno Adji mengatakan bahwa untuk merevisi UU KPK harus melalui sinkronisasi dengan undang-undang lainnya, karena merevisi UU KPK tersebut sangat terbatas sifatnya.

Dia menjelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan revisi secara terintegrasi  dengan seluruh UU terkait, seperti  RKUHP, KUHAP,UU Tipikor dan juga UU Penegak Hukum seperti Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan.

Namun, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dan tetap melakukan revisi yang sifatnya parsial, Anto meminta DPR dengan tegas agar menangguhkan revisi UU KPK.

"Tanpa harmonisasi secara simultan, lebih baik revisi UU KPK ditangguhkan lebihh dahulu, mengingat UU KPK sekarang ini sudah cukup baik," kata Indrianto.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Fadli Zon: Revisi UU KPK Diperlukan, Kenapa Takut?

Fadli Zon: Revisi UU KPK Diperlukan, Kenapa Takut?

News | Rabu, 24 Juni 2015 | 00:30 WIB

KPK: Jangan Pakai Isu Agama untuk Minta Penangguhan Penahanan

KPK: Jangan Pakai Isu Agama untuk Minta Penangguhan Penahanan

News | Selasa, 23 Juni 2015 | 19:56 WIB

Fahri Hamzah Masih Pede Jokowi Dukung Revisi UU KPK

Fahri Hamzah Masih Pede Jokowi Dukung Revisi UU KPK

News | Selasa, 23 Juni 2015 | 07:15 WIB

Kata Prabowo Soal Revisi UU KPK

Kata Prabowo Soal Revisi UU KPK

News | Minggu, 21 Juni 2015 | 23:30 WIB

Lima Catatan ICW Soal Dampak Revisi UU KPK

Lima Catatan ICW Soal Dampak Revisi UU KPK

News | Minggu, 21 Juni 2015 | 15:37 WIB

Terkini

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:05 WIB

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:03 WIB

Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP

Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:58 WIB

Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI

Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:44 WIB

Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas

Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:39 WIB

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:35 WIB

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB