Suara.com - Pengamat Politik dari Populi Center, Nico Harjanto, menyebut penyebutan nama dana aspirasi menjadi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), hanya dianggap sebagai akal-akalan anggota DPR saja.
Dia berpendapat tujuan utama dari usulan dana tersebut adalah hanya untuk kepentingan politik anggota DPR tersebut untuk menutup utang politik saat Pemilu.
"Walaupun mereka bilang itu adalah dana aspirasi, itu sebenarnya dana untuk kepentingan politik mereka, sebab mereka memiliki banyak utangnya, baik itu financial dan juga utang politik," kata Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Oleh karena itu, pendiri lembaga Survey Populi Center tersebut mendesak pemerintah agar tegas dan tidak memberi peluang kepada DPR.
Dia pun menyarankan agar DPR sebagai Legislator harus kembali kepada fungsinya membuat Undang-undang dan pengawasan.
"Saya kira legislatif itu harus kembali ke fungsinya. Dan untuk itu pemerintah harus tegas untuk tidak memberi peluang kepada DPR, harus tegas menolak, biarkan DPR untuk krmbali ke fungsinya," katanya.
Ketua Persepi ini juga menjelaskanm bahwa usulan dana aspirasi tersebut akan sangat rentan dengan manipulasi terhadap keuangan negara. Pasalnya, dia menilai partai politik yang belum independen saat ini sangat mendukung peluang manipulasi tersebut.
"Parpol kita saat ini tidak independen, sehingga sangat rentan untuk memanipulasi keuangan negara," tutup Nico.
