Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan ragu pemerintah mau memasukkan dana aspirasi untuk anggota DPR dengan total Rp11,2 triliun ke APBN 2016.
"Saya ragu kalau usulan ini dapat diterima pemerintah, karena kondisi negara sedang sulit," kata Syarief ketika ditemui di gedung Nusantara II, DPR, Kamis (25/6/2015).
Menurut Ketua Harian DPP Demokrat keadaan ekonomi Indonesia sekarang belum stabil, salah indikatornya kurs dolar yang masih tinggi.
Syarief tidak mau menanggapi dana aspirasi lebih jauh. Ia mengatakan saat ini fokus bekerja di DPR.
"Lebih bagus kita fokus, kita fokus dengan tiga fungsi DPR saja," kata dia.
Saat ditanya sikap Demokrat soal reshuffle kabinet, Syarief mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko WIdodo. Demokrat, katanya, merupakan partai penyeimbang.
"Itu hak prerogatif Presiden, Demokrat tak mau ikut campur. Kalau dulu, kami reshuffle secara proporsional," kata Syarief.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), hanya tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan. Usulan program tersebut meliputi penganggaran dana untuk pembangunan dapil atau yang disebut dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp11,2 triliun.
