Suara.com - Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto menduga ada upaya sistematis untuk menyedot APBN 2016 demi kepentingan politik.
"Kami menduga ada gejala untuk upaya perampokan anggaran rakyat untuk dana politik," kata Yenny kepada wartawan dalam forum diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015).
Duit yang disinyalir akan disedot dari uang rakyat, katanya, untuk kepentingan partai politik, baik persiapan mengikuti pilkada maupun Pemilu 2019.
Yenny mencatat setidaknya ada dua upaya menyedot APBN 2016 untuk syahwat politik yang sekarang terlihat, anggota DPR terus menerus memperjuangkan agar dana aspirasi per anggota DPR Rp20 miliar per tahun atau totalnya untuk seluruh anggota dewan mencapai Rp11,2 triliun per tahun agar masuk APBN 2016. Kedua, upaya menaikkan dana bantuan keuangan partai politik hingga Rp10 triliun per tahun.
"Paling tidak ada dua hal yang kami curigai upaya untuk menaikkan dana politik dari APBN 2016, yakni dengan dana aspirasi, dan dana parpol yang sebegitu gencarnya disuarakan," ujarnya.
Yenny mempertanyakan urgensi dana partai politik dinaikkan, sedangkan kinerja dari partai sendiri tidak banyak manfaatnya buat rakyat.
"Negara telah menyuplai dana ke partai sejak tahun 1999, kenapa kita harus menaikkan jumlahnya. Sedang manfaat dari partai sendiri tidak terlalu dirasakan oleh rakyat," katanya.
