Suara.com - Lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran meminta anggota DPR membuka mata dan obyektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tidak meminta-minta pemerintah memasukkan dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan per tahun ke APBN 2016.
"Saya minta DPR untuk lebih membuka mata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, jangan hanya kepentingan sendiri dan partai politik," ujar Sekretaris Fitra, Yenny Sucipto, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015).
Ia juga menambahkan upaya menggolkan dana aspirasi dan dana bantuan untuk partai politik merupakan bukti DPR tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR dominan dalam menekan pemerintah dalam mencairkan dana bantuan partai politik.
"Jelas saat ini kepentingan DPR lebih ke partai politik, karena menekan pemerintah untuk mencairkan dana politik secara legal," katanya.
Oleh karena itu, Fitra meminta DPR untuk membuat RAPBN alternatif tahun 2016 dengan memprioritaskan kebutuhan rakyat, bukan lagi kepentingan pribadi dan golongan.
Ia juga menambahkan jika selama ini DPR hanya memanfaatkan APBN sebagai sarana transaksional ekonomi dalam bidang politik.
"Kita bisa lihat kinerja DPR selama ini yang memanfaatkan APBN sebagai selah untuk tujuan yang jauh dari rakyat," katanya.
