Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyadari masih banyak pihak swasta yang menguasai aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini. Salah satunya, kata Ahok, adalah lahan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang dimiliki grup bisnis terbesar di Indonesia.
"Memang itu salah satunya yang di Kuningan. Itu udah dari zaman dulu. Perjanjiannya juga nggak jelas kok bisa Bakrie Grup malah jual lahan di sana gitu. Yang beli Pertamina, swasta, padahal itu kan tanah kita kan. Tapi pengakuannya nggak," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Terkait hal itu, Ahok berencana untuk melakukan negosiasi ulang kepada pihak-pihak yang masih menguasai aset tanah milik pemerintah DKI.
"Kita teliti, kita harus gugat, kita ambil (lahan milik Pemprov DKI Jakarta). Makanya, kita bisa minta renegosiasi juga perjanjian itu," jelas Ahok.
Lebih lanjut Ahok mengatakan, Pemprov DKI sudah lama mengalami masalah terkait perjanjian penggunaan lahan. Menurutnya, masalah itu sudah lama dibiarkan berlarut-larut, bahkan sebelum dirinya naik ke kursi Gubernur DKI.
"Perjanjian dulu ada sebagian (pihak swasta) yang tidak membuat HPL (Hak Pengelolaan Lahan) DKI Jakarta, kemudian mereka bebaskan (lahannya) lagi. Padahal, sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Makanya kalau dibilang masalah itu dari zaman kami ya bukan, kami hanya 'cuci piring' di Jakarta nih," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saat memberikan penilaian terhadap penggunaan anggaran dalam APBD 2014 DKI Jakarta, memprediksi Pemprov DKI akan kehilangan aset senilai Rp7,9 triliun akibat beberapa tanah telah beralih ke pihak swasta.
