Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan butuh waktu dua hingga tiga hari untuk menormalkan kembali jadwal penerbangan ke sejumlah bandar udara yang ditutup karena terdampak abu vulkanik Gunung Raung dan Gunung Gamalama.
"Sekali (jadwal penerbangan) terganggu seperti ini pasti dampaknya dua hingga tiga hari," kata Jonan disela-sela menemui calon pemudik yang batal terbang ke Surabaya di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (16/7/2015).
Kepadatan penerbangan, dia mengatakan tentunya menjadi masalah. Karena itu butuh waktu dua hingga tiga hari untuk menormalkan kembali jadwal penerbangan.
"Pengaturan penerbangan diserahkan ke maskapai masing-masing, pasti mereka gunakan pesawat lebih besar supaya terangkut lebih banyak," ujar dia.
Menurut Jonan, ratusan penerbangan tertunda akibat penutupan sejumlah bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik gunung berapi.
"Untuk yang tertunda ke (Bandar Udara Internasional Juanda) Juanda minimal 100,” kata Jonan.
Menurut dia, bukan ketebalan abu vulkanik di bandar udara dan yang menutup landasan pacu yang menjadi masalah, tetapi ruang udara dipenuhi abu vulkanik yang membahayakan aktivitas penerbangan yang jadi masalah.
Kondisi landasan pacu di Bandar Udara Internasional Juanda saat ini, menurut dia, tidak terlalu tebal ditutupi abu vulkanik dari erupsi Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur.
"Bandara bisa dibersihkan sebentar bisa langsung dapat beroperasi jika abu vulkanik tidak terlalu tebal. Kondisi Juanda biasa saja, hanya saja ruang udaranya yang dipenuhi abu vulkanik,” jelasnya lagi.
Pada H-1 Idul Fitri 1436 Hijriyah sebanyak tujuh penerbangan dari maskapai Citilink di Bandar Udara Halim Perdanakusuma yang menuju Bandar Internasional Juanda.
Dengan ada pembatalan tujuh penerbangan tersebut lebih dari 1.260 calon pemudik dengan tujuan Surabaya harus rela melakukan pengembalian tiket atau penjadwalan ulang.
Sebagian dari mereka lantas mudik dengan beralih menggunakan moda transportasi bus yang disediakan PT Angkasa Pura II.
TERPOPULER
