Minim Tokoh Intelektual, Polri Dinilai Sulit Mereformasi Diri

Suara.com - Koalisi untuk Reformasi Polri tampaknya sudah begitu gerah dengan sikap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, yang dinilai bangga dengan kesuksesannya menyelesaikan kasus "ecek-ecek". Oleh karena itu, mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak hanya mencopot Budi Waseso, tetapi lebih dari itu mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun untuk mereformasi Polri, menurut Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuty, sangat sulit mengharapkannya terjadi dari dalam Polri itu sendiri. Pasalnya menurutnya, sumber daya manusia (SDM) Polri saat ini dinilai minim kaum intelektualnya. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan TNI yang relatif banyak kaum intelektualnya.

"Untuk mereformasi Polri dari dalam sangat sulit, harus direformasi dari luar. Itu karena orang intelektualnya kurang. Terbukti dari saat ini, tidak ada anggota Polri yang menulis opini. Berbeda dengan TNI yang intelektual atau orang pintarnya banyak," kata Ray, sambil membandingkan kedua instutusi tersebut, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015).

Kekecewaan para aktivis antikorupsi semakin mendalam, ketika Kapolri Jenderal Badroodin Haiti tidak memberikan teguran dan malah mendukung upaya Budi Waseso. Tidak hanya itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang seharusnya mengawasi kinerja Kabareskrim, malah juga mendukung Budi Waseso yang dinilai sudah tepat langkahnya.

"Sungguh disayangkan juga bahwa Irwsaum juga memberikan dukungan kepada Buwas (Budi Waseso). Ppadahal Ombudsmen sebagai sebuah lembaga yang kalau dilihat kedudukannya di atas Polri, harus dipatuhi oleh Polri, malah dicuekin. Kemudian malah juga mensomasi Komisioner Komnas HAM," katanya.

Atas dasar itu, Ray meminta Presiden untuk segera membentuk tim tersendiri untuk mereformasi Polri, di mana di dalamnya harus dipimpin langsung oleh Presiden sendiri. Pasalnya menurutnya, Polri yang lahir dari rahim demokrasi tersebut sudah mulai mencerminkan rezim Orde Baru lagi dalam menjalankan penegakan hukumnya. Kabareskrim yang seharusnya menjadi pembantu Kapolri dalam rangka pengawasan, menurut Ray pula, malah turun langsung untuk menangani perkara secara langsung.

"Selain mendesak copot, Presiden (diminta) segera melakukan reformasi Polri, segera membentuk badan independen reformasi Polri untuk mendorong perbaikan. Kita tentu berharap, Jokowi bisa memimpin langsung. Jangan sampai harapan kita akan kebersihan Jokowi bisa memberantas korupsi, malah justru pada faktanya di era Jokowi menjadi era kegelapan pemberantasan korupsi," tutup Ray.