Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan kesiapan membantu melancarkan proses pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Dia berjanji menindak semua pelanggaran hukum dalam proses pilkada.
"Ya tentu kalau peristiwa pidana yang terjadi tentu kita proses secara hukum, tidak mungkin tidak kita proses," kata Badrodin, Jumat (31/7/2015). "Kalau ada yang merusak ya kita harus proses sesuai pelanggarannya."
Indikasi bakal terjadi kasus sudah terlihat sejak proses pendaftaran calon kepala daerah. Beberapa waktu lalu, kantor KPU Daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dikepung pendukung Fidelis Pranda dan Benyamin Padju. Akibatnya, KPUD menerima pendaftaran.
Badan Intelijen Negara juga menyatakan siap. BIN sudah memetakan daerah rawan terjadi kekerasan dalam pilkada. Kini, BIN memantau daerah-daerah tersebut.
"Selama ini tidak ada ancaman. Kita mengharapkan semua unsur pengamanan siap," kata Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Sutiyoso mengatakan bahasan mengenai pilkada serentak sudah berulangkali dibahas di Istana Negara. Sejauh ini, katanya, tidak ada kendala, sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri kepada forum.
Kendala yang tidak disangka-sangka adalah terdapat kabupaten-kota yang tidak ada calon kepala daerah, katanya.
Desember nanti ada 269 pilkada untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Sebanyak 260 pikada untuk wali kota serta bupati dan sembilan pilkada gubernur.
TERPOPULER
