Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hak pemegang kartu Jakarta Pintar yang menyalahgunakan kartu belum dicabut. Tapi, pemerintah telah memblokirnya sehingga kartu tersebut tidak bisa lagi dipakai.
"KJP kan memang pasti kelacak, pasti kelacak, kan sistem ATM, non tunai. (Belum kita cabut) kita tahan dulu kita blokir. Kita cari tahu dulu nih," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8/2015).
Seperti diketahui Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan ada pemegang KJP yang menggunakan kartu untuk karaoke, beli emas, isi bahan bakar di SPBU, dan membeli ponsel. Padahal, kartu tersebut diberikan untuk membantu meringankan warga Jakarta dalam hal mencukupi kebutuhan anak sekolah.
"Yang pom bensin kita sudah ketemu ternyata pom bensin itu ada tukang ngisi bensin yang nawarin pemegang KJP kumpulin. Kasih dia upah Rp35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin ambil bensin orang dia chargenya dari kartu KJP orang lain. Pola ini biasanya ada oknum-oknum pom bensin yang main dengan oknum sopir," Ahok menambahkan.
Ahok menambahkan aparat masih mengumpulkan bukti terhadap petugas SPBU yang ikut bermain.
"Kan ada supir yang dikasih dari bosnya kartu ATM untunk debit beli bensin. Nah si oknum sopir ini curinya gimana? Mainnya sama orang pom bensin. Jadi ngisinya cuma dikasih cash berapa dia mainin. Nah ini dipakai pola yang sama. Nah ini kita kumpulin kalau dapat kita langsung lapor polisi nanti," kata Ahok.
Bekas Bupati Belitung Timur itu mengatakan orangtua penyalahguna KJP sudah dipanggil dan mengakui perbuatannya.
"Kita panggil orangtuanya nih ngaku. Dia kayak calo kumpulin semuanya. Nih ada yang belanjain, tuker tunai. Seperti juga yang beli di toko emas, langsung jual balik potong dua puluh ribu. Ya itu kan kejahatan," ujarnya.
"Tapi saya bilang kalau ini tidak dihukum, semua orang tambah kurang ajar, mereka harus dipidanakan. Caranya saya nggak tahu nanti saya laporin," kata Ahok.
