Setelah mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait persetujuan LKPJ 2014 Bupati Musi Banyuasin dan pengesahan APBD Perubahan 2015 yang melibatkan empat tersangka, penyidik KPK menetapkan dua tersangka lagi. Mereka adalah Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari dan istrinya yang merupakan anggota DPRD Sumatera Selatan Lusianty.
"Terkait dengan pengembangan perkara tindak pidana korupsi suap APBD dan LKPJ Bupati Musi Banyuasin, penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang dapat disimpulkan terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PA dan L," kata pimpinan sementara KPK Johan Budi S. P. di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).
Menurut Johan pasangan suami istri tersebut memiliki andil besar dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan tersebut. Mereka berperan sebagai pemberi dana untuk memuluskan laporan sehingga dapat diterima oleh DPRD dan juga untuk mempermudah dalam membahas APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin 2015.
"Peran keduanya adalah, yang bersangkutan dapat diduga sebagai pemberi," kata Johan.
Meskipun sudah menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka, KPK menegaskan belum berhenti untuk mengembangkan kasus tersebut. Dengan demikian masih ada kesempatan atau peluang untuk mendapatkan tersangka baru dalam kasus yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Musi Banyuasin.
"Masih ada peluang, sepanjang penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang firm, KPK masih terus mengembangkannya," kata Johan.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka, anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fasyar.
Bambang dan Adam yang diduga sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Syamsudin dan Fasyar sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keempatnya diciduk saat bertemu di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun. Mereka berempat telah meringkuk sementara di Rutan KPK.
"Terkait dengan pengembangan perkara tindak pidana korupsi suap APBD dan LKPJ Bupati Musi Banyuasin, penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang dapat disimpulkan terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PA dan L," kata pimpinan sementara KPK Johan Budi S. P. di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).
Menurut Johan pasangan suami istri tersebut memiliki andil besar dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan tersebut. Mereka berperan sebagai pemberi dana untuk memuluskan laporan sehingga dapat diterima oleh DPRD dan juga untuk mempermudah dalam membahas APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin 2015.
"Peran keduanya adalah, yang bersangkutan dapat diduga sebagai pemberi," kata Johan.
Meskipun sudah menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka, KPK menegaskan belum berhenti untuk mengembangkan kasus tersebut. Dengan demikian masih ada kesempatan atau peluang untuk mendapatkan tersangka baru dalam kasus yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Musi Banyuasin.
"Masih ada peluang, sepanjang penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang firm, KPK masih terus mengembangkannya," kata Johan.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka, anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fasyar.
Bambang dan Adam yang diduga sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Syamsudin dan Fasyar sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keempatnya diciduk saat bertemu di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun. Mereka berempat telah meringkuk sementara di Rutan KPK.
