Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan tak mau disebut Pemerintah tidak serius menangani permasalahan Papua. Ia justru mempertanyakan peran Pemerintah daerah setempat dalam mengelola anggaran puluhan triliun rupiah yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat dalam menangani masalah negeri paling Timur Indonesia tersebut.
"Kami tidak sepakat dibilang menelantarkan Papua. Pemerintah bahkan telah mengucurkan Rp37 triliun lebih ke Papua, tidak jelas dananya kemana," kata Luhut di kantornya, Selasa (18/8/2015) malam.
Menurutnya, Pemerintah telah memberikan perhatian lebih untuk Papua. Namun pejabat daerah di sana, dalam hal ini Bupati daerah setempat justru lebih banyak keluyuran ke Jakarta, dan jarang berada di daerahnya.
"Jangan menyalahkan Pemerintah (pusat), justru pejabat daerah di sana sering meninggalkan pos-pos daerahnya, dan malah lebih banyak bermain di Jakarta," ujarnya.
Karena banyak pejabat daerah di Papua yang meninggalkan tugasnya dan bermain di Jakarta, Luhut telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membuat kebijakan dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang mengabaikan tugas. Para Bupati tersebut yang terbukti melanggar aturan juga akan ditindak tegas.
"Mendagri sepakat ada aturan sanksi bagi pejabat yang meniggalkan posnya. Kami akan mencari mereka yang lari dari tugasnya dan akan ditindak," tandasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta para pejabat di Papua untuk fokus di daerahnya menangani permasalahan di sana.
"Kami minta para pejabat di Papua untuk memberikan contoh, berada di lapangan membantu atasi keadaan sulit di sana," tegasnya.
