Suara.com - Partai Hanura belum setuju rencana pembangunan tujuh proyek DPR.
"Nggak bisa paksa memaksa. Saya nggak sepakat kalau kemudian harus dipaksakan, tidak bisa," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto saat berkunjung ke ruang Fraksi Hanura DPR, Kamis (20/8/2015).
Wiranto mengatakan proyek tersebut harus disepakati terlebih dahulu antara pemerintah dan DPR.
Wiranto mengingatkan DPR harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menggolkan tujuh proyek.
"Berbagai policy harus untuk kepentingan rakyat," ujarnya
Ketua Fraksi Hanura DPR Nurdin Tampubolon mengatakan memang diperlukan komunikasi dengan pemerintah agar ada kesamaan pandangan terhadap ketujuh proyek.
"Antara pemerintah dan DPR komunikasikan dulu dengan baik. Kalau pemerintah dukung, DPR mendukung. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan negara," kata Nurdin.
Ia mendukung proyek tersebut, tapi harus terlebih dahulu memikirkan apakah akan membebani APBN 2016 atau tidak.
"Kita kaji size-nya. Sehingga nanti publik tidak melihat itu menghamburkan uang negara. Tapi kita masih dalam tahap diskusi," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti proyek DPR usai pidato kenegaraan di Senayan beberapa waktu lalu.
