Infografis
Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono menyatakan dari tujuh rencana proyek DPR, yang paling prioritas untuk dilaksanakan ialah pembangunan ruangan kantor anggota dewan.
"Ya betul (ruang kerja menjadi prioritas). Saya kira kebutuhan ruangan pasti. Karena ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak, gimana mau nambah ruangan?" kata Roem Kono di DPR, Senin (24/8/2015).
Dia menambahkan berdasarkan Peraturan Presiden, ruangan pejabat negara adalah 117 meter persegi. Saat ini, katanya, ruangan kerja anggota dewan hanya 27 meter persegi dan hal ini tidak memadai.
"117 meter persegi itu Peraturan Presiden lho, bukan kita yang bikin. Kita perlu tambahan (ruangan) supaya memadai dan bisa menerima aspirasi masyarakat sebaik-baiknya," kata dia.
Lalu, Roem Kono membandingkan ruangan anggota dewan dengan ruangan direktur jenderal di kementerian-kementerian, BPK, MA, dan MK yang jauh lebih luas.
"Kita harus kaji dong secara teknis. Itu sudah benar pemerintah bilang (perlu kajian teknis). mana ada anggarannya tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya. Kajian teknis sudah jalan, itu domain kesekjenan, bukan dari kita," ujar politisi Golkar.
Dia berharap dalam satu atau dua bulan ke depan, Kesekretariatan Jenderal DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum serta konsultan sudah bisa satu persepsi sehingga pembangunan ruang anggota dewan bisa segera dieksekusi.
"Insya Allah mudah-mudahan satu dua bulan selesai, dengan kesekjenan (DPR), Kementerian PU dan konsultan," kata dia.
Tujuh proyek DPR masih banyak yang memprotes karena dianggap tidak mendesak. Presiden Jokowi pada Jumat (14/8/2015) menolak menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan kompleks DPR. Kawasan DPR rencananya akan direnovasi berdasarkan tujuh proyek yang berbeda.
