Kemarau, Daerah Ini Mengklaim Surplus Pangan

Suara.com - Pemerintah Kabupaten Boyolali mengklaim surplus pangan saat Indonesia dilanda kekeringan. Sehingga Boyolali berpotensi swasembada.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Boyolali Juwaris menjelaskan ketersediaan pangan di Boyolali hingga akhir Agustus 2015 mengalami surplus sekitar 137 ribu ton setara beras.

Ia mengatakan realisasi produksi pangan di Boyolali hingga Agustus 2015 mencapai 229.685 ton gabah kering panen dengan luas panen sekitar 41 ribu hektare.

Dia mengatakan ketersediaan pangan mencapai 202.917 ton setara beras, sedangkan kebutuhan pangan di Boyolali mencapai 65.917 ton per tahun dengan jumlah penduduk 947.813 jiwa.

"Sehingga ketersediaan pangan di wilayah ini masih surplus," katanya di Boyolali.

Surplus itu diklaim berkat meningkatnya kesadaran para petani untuk terus lebih giat lagi mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Produksi beras melimpah di sejumlah sentra padi, terutama di wilayah Boyolali selatan, seperti Banyudono dan Ngemplak, karena memiliki sarana irigasi teknis yang bisa melayani kebutuhan petani sepanjang tahun.

Bahkan, katanya, petani yang memanfaatkan lahan tadah hujan, kini memilih menanam palawija, seperti kacang tanah dan jagung.

Hal itu, katanya, sesuai dengan musim kemarau saat ini. Mereka membuat sumur di lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanamannya.

Ia menjelaskan tentang salah satu strategi menjaga ketahanan pangan di Boyolali, yakni melalui pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). Lumbung itu menjadi penyimpanan cadangan beras yang bisa digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat.

"Memang idealnya setiap desa memiliki satu lumbung pangan yang berguna untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat, khususnya pada waktu musim paceklik seperti saat ini," katanya.

Hingga saat ini, realisasi jumlah lumbung padi di Boyolali baru 47 lumbung yang tersebar di 16 kecamatan dengan kapasitas sekitar 50 ton.

"Pada pembuatan LPMD tersebut sudah ada embrionya dari desa yang dikelola oleh lembaga kelompok tani, termasuk ketersediaan lahan untuk lumbung. Kami akan mendorong dan memfasilitasi berdirinya lumbung," katanya.

Ia mengatakan dari total 47 LPMD di 47 desa tersebut, 20 lembaga di antaranya telah didaftarkan ke notaris sehingga sudah berbadan hukum.

"Boyolali pada tahun ini juga mendapatkan penghargaan dalam bidang ketahanan pangan terbaik di Jateng," kata Juwaris.

Ia menjelaskan daerah setempat memiliki komitmen kuat terkait dengan kebijakan ketahanan pangan, di antaranya kebijakan Bupati Boyolali untuk mempertahankan lahan pertanian agar bisa berproduksi secara berkelanjutan.

Lahan pertanian irigasi teknis di Boyolali, kata dia, tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan sektor lain, sedangkan bagi pemilik lahan pertanian yang luasnya kurang dari 5.000 meter persegi dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. (Antara)