Suara.com - Hari ini, sedikitnya 2.300 guru honorer dari berbagai daerah di Indonesia nglurug ke Jakarta. Mereka demonstrasi di sejumlah lembaga tinggi negara, di antaranya DPR/MPR, untuk menyampaikan aspirasi.
Tuntutan para guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia itu, antara lain agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil.
Salah satu guru honorer yang ikut demo bernama Supatmi. Dia salah satu guru honorer SDN Gempol 2, Blora, Jawa Timur.
Kepada Suara.com, Supatmi bercerita. Berangkat dari Blora pada Senin (14/9/2015) sekitar pukul 12.00 WIB dan baru sampai di depan gedung DPR bergabung dengan rekan-rekannya hari ini, Selasa (15/9/2015) sekitar jam 09.00 WIB.
Supatmi menjadi guru honorer sejak usia 25 tahun. Berarti sampai sekarang dia sudah mengabdi menjadi pendidik selama 13 tahun.
Awal menjadi guru, dia mendapat honor Rp25 ribu perbulan. Alhamdulillah, sekarang, honornya baru Rp150 ribu perbulan.
"Kedatangan saya ke sini ikut menuntutnya MenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Katanya mau menjadi PNS secara bertahap. Tapi belum ada realisasinya. Harapan saya diperbarui aturan itu, jadi PNS jangan yang punya ijasah S1 saja. Saya cuma lulusan Spg. Itu Sekolah Pendidikan Guru, kalau sekarang sedrajat dengan SMA," ujar Supatmi.
Saat ditemui Suara.com, perempuan berkerudung dan bersandal jepit itu sedang duduk di atas aspal untuk istirahat sejenak.
Supatmi berangkat ke Jakarta dengan modal semangat untuk membantu mendorong pemerintah mau mengubah nasib guru honorer.
Setelah keluarga mendukung, khususnya suami yang bekerja sebagia tukang bangunan dan anak, Supatmi dengan penuh optimistme berangkat ke Ibu Kota.
"Ke sini ongkosnya Rp300 ribu, itu uangnya dari jualan ayam, ya saya punya satu-dua ayam, terus sisanya cari utangan. Keluarga juga sudah ngizinin semua, demi masa depan," ujar dia.
Sekitar jam 11.00 WIB atau setelah demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, para guru honorer jalan kaki ke arah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Jenderal Sudirman.
