Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan pemecatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) dinilai tidak tepat. Sebab, menurutnya seharusnya Ahok sapaan akrab Gubernur memerikan peringatan satu atau dua kali sebelum melakukan pemecatan.
"Diberhentiin menurut saya nggak tepat. Kalau mau pecat orang tuh berjenjang, ada peringatan. Diberi peringatan sekali, dua kali," kata Syarif di Polda Metro Jaya, Rabu (16/9/2015).
Ahok memecat PNS karena telah mengajukan untuk meneruskan belajar di luar. Menurutnya hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja para PNS.
"Kalau aturannya begitu, saya rasa nggak fatal lah. Yang dirugikan siapa? Sekolah itu kerugian nggak buat kinerja?" katanya.
Sebelumnya Ahok telah memecat 120 PNS DKI dan sebanyak 2.500 orang yang jabatannya diturunkan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan persoalan di antaranya melakukan korupsi dan terima suap hingga kedisiplinan pegawai.
"2.500 lebih didemosi dan yang dipecat 120. Kita mau pecat lagi 30-an hari ini. Jadi kamu nyolong sedikit saja di Jakarta saya pecat. Sebagai PNS, bukan pecat sebagai jabatan," kata Ahok.
