Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mencari solusi yang permanen dalam bentuk pencegahan dan pengendalian terpadu.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2015) menyebutkan Presiden menyampaikan hal itu dalam Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Presiden, Rabu.
Solusi tersebut antara lain berupa disinsentif ekonomi kepada korporasi pelaku pembakaran lahan, serta perbaikan tata kelola lahan gambut.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintah, baik di pusat hingga daerah agar bergerak untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi saat ini.
"TNI juga bergerak, pemerintah daerah juga harus bergerak. Semua bergerak untuk memadamkan api dan membebaskan asap dengan target operasi yang jelas," kata Presiden.
Presiden meminta agar penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas, dan jangan hanya menyasar rakyat biasa, tapi harus juga tegas dan keras pada perusahaan yang menyuruh membakar. Presiden juga meminta para menteri bertindak tegas dan tidak ragu-ragu melakukan peninjauan, pembekuan atau pencabutan izin konsesi bagi perusahan pembakar lahan.
"Mereka harus bertanggung jawab," tegas Presiden.
Presiden juga meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah memobilisasi tenaga kesehatan agar dapat segera memberikan pelayanan bagi warga di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan.
Untuk memadamkan titik api yang masih terjadi, Presiden meminta upaya pemadaman terus ditingkatkan, baik melalui jalur darat maupun pemadaman melalui udara dengan cara hujan buatan dan "waterbombing". (Antara)
TERPOPULER
