Suara.com - Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria Kent Yusriansyah mengatakan modus konflik agraria yang terjadi antara pengusaha dan warga hampir selalu sama.
Awalnya, kata Kent, ketika akan membuka kawasan pertambangan, perkebunan atau lainnya, perusahaan akan melakukan intimidasi kepada warga agar menerima kehadiran industri tersebut dan menyetujui tindakan mereka mengeksplorasi sumber daya alam.
"Kemudian modus selanjutnya adalah pihak pengusaha melakukan usaha-usaha menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Kent, Selasa (29/9/2015).
Akibatnya, lanjut Kent, ruang produksi rakyat yang berupa lahan-lahan pertanian akan terganggu. Hal ini kemudian diperparah adanya perampasan lahan tanpa prosedur yang jelas.
Konflik-konflik inilah yang membuat potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia makin tinggi. Seperti yang terjadi pada hari Sabtu (26/9/2015), Salim Kancil (46) dianiaya hingga meninggal dunia oleh sekelompok orang Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Peristiwa tersebut terjadi karena korban giat melakukan penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di daerahnya.
Berkaca dari kejadian itu, KPA meminta Kementerian Hidup dan Kehutanan untuk melakukan audit terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal.
Kemudian, meminta pemerintah menegakkan hukum dengan adil dan jujur agar dijadikan acuan untuk konflik-konflik agraria yang lazim terjadi di Indonesia. (Antara)
