Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil, petani yang juga aktivis antitambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur.
"Presiden sudah minta kapolri untuk mengusut pelaku penganiayaan. Saya kira kemarin sudah ditetapkan sejumlah tersangka," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Teten juga mengatakan nantinya akan ada semacam panduan kepada kepolisian RI agar jangan menggunakan kekerasan terhadap konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan pebisnis.
Kantor Kepala Staf Kepresidenan juga akan terus memantau penyelesaian kasus yang menewaskan seorang aktivis yang juga seorang petani, Salim Kancil setelah dianiaya sejumlah orang.
Teten juga menegaskan bahwa konflik agraria di Indonesia merupakan konflik gunung es karena sudah berlangsung sejak lama.
"Kalau kita lihat kasus-kasusnya sudah terjadi puluhan tahun jadi bukan konflik agraria yang baru, rata-rata puluhan tahun," ujar Teten.
Umumnya konflik agraria terjadi jika ada petani sudah lama menduduki lahan lalu mereka meminta penguasaan atas tanah tersebut, kemudian ada perusahaan yang mau ambil lahan itu, jelas Teten.
Seperti diberitakan sebelumnya, Salim Kancil dibunuh oleh massa pendukung tambang pasir di Desa Selok Awar-awar pada 26 September 2015.
Tidak hanya Salim, seorang petani lainnya, Tosan, juga dianiaya hingga kondisinya kritis karena luka bacokan.
Kedua korban merupakan petani yang dari awal menolak penambangan pasir di desanya karena dapat mengakibatkan kerusakan serta mengancam produksi pertanian di desanya.
Kegiatan penambangan dilakukan awal tahun 2014, ketika itu warga diundang kepala desa untuk sosialisasi pembuatan kawasan wisata tepi pantai obyek wisata Watu Pecak.
Namun, tak pernah terealisasi, yang terjadi justru penambangan di area oleh sebuah perusahaan. (Antara)
