Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak kalau kinerja DPR dinilai belum maksimal, terutama terkait tugas sebagai badan legislasi.
Dia mengingatkan usia DPR periode 2014-2019 baru setahun sehingga legislasi yang dibuat DPR baru sedikit.
Dia mengatakan era sekarang, kinerja parlemen jangan dihitung dari jumlah legislasi yang dilegalkan.
"Kalau misalnya menilai legislasi dari angka, itu bisa salah, di seluruh dunia, misalnya target legislasi di India, misalnya 100 persen itu hanya 20 persen yang tercapai, karena DPR itu bukan pabrik undang-undang," kata Fadli di DPR, Kamis (1/10/2015).
Fadli mengatakan rancangan UU yang diproses badan legislasi tidak semua berjalan lancar karena bisa ditolak atau diterima.
"UU itu, walaupun diusulkan, bisa diterima bisa ditolak, namanya politik," ujar anggota Fraksi Gerindra.
Dia mengatakan di sejumlah negara, terutama di negara maju, parlemen atau lembaga legislasi tidak lagi membahas undang-undang.
"Kan ada negara tertentu yang sudah tidak membahas lagi UU, karena merasa negara itu sudah cukup UU-nya, nah artinya, tidak akan ada kiamat tanpa undang-undang itu, negara akan berjalan, jadi kalau kita ini negara baru, kita ini jadi pabrik UU, kita ini bukan negara baru, jadi akhirnya banyak UU itu revisi-revisi saja menyesuaikan dengan zaman," tuturnya.
