Suara.com - Dalam kunjungan resminya ke Amerika Serikat (AS), Presiden Joko Widodo berjanji mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Dwikenegaraan bagi anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi, sapaan akrab presiden, untuk menjawab pertanyaan salah satu warga Indonesia dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Minggu (25/10/2015) sore.
Hanni, nama perempuan Indonesia di Philadelphia, AS, mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan mereka dianugerahi anak yang berkewarganegaraan AS.
"Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan," kata Hanni yang disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat Indonesia perantauan yang hadir dalam pertemuan itu.
Hanni mengaku anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia. Ia sendiri memantau RUU Kewarganegaraan sudah ada di prolegnas di DPR dan ia meminta agar pemerintah mendorongnya.
"(Pertanyaan, red.) Bu Hani dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri karena kemanapun kita ditanyakan itu. Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan," katanya.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengatakan pemerintah sudah membahas hal itu dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta.
"Kita sudah bahas sudah ada pergerakan Agustus kemarin ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora," katanya.
Hal itu kata dia, merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri karena potensi besar diaspora untuk mendukung pembangunan nasional.
"Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Kementerian Hukum dan Ham. Kalau Presiden mengatakan begitu arahnya sudah jelas mau ke mana," katanya.
Di Kemenlu, katanya, ada wakil direktur yang khusus mengurusi masalah diaspora yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat diaspora. (Antara)
TERPOPULER
