Suara.com - Kepala Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan siap mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantergebang, Bekasi, Jawa Barat, kalau kontrak PT. Godang Tua Jaya diputus.
"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), konsultasi. Salah satunya, saya minta anggaran dong, yang tadi ada uang tipping fee. Saya minta dana itu dialihkan untuk swakelola Bantargebang," kata Isnawa di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mengelola sampah di Bantargebang sekitar Rp300 miliar setahun.
"Itu lebih murah dari tipping fee (dari Jakarta ke Kota Bekasi)," Isnawa menambahkan.
Menurut Isnawa anggaran Rp300 miliar tersebut sudah termasuk untuk membayar gaji petugas kebersihan selama satu tahun.
"Saya harus mempersiapkan personil, yang kerja di situ 444 orang kan harus digaji. Saya harus siapkan truk, alat berat. Saya pokoknya menggerakkan supaya TPST Bantargebang terus berjalan," katanya.
Isnawa memastikan kalau kontrak antara Pemprov DKI dan Godang Tua Jaya diputus, pekerja-pekerja yang selama ini bekerja di sana akan diangkat menjadi pekerja harian lepas DKI dengan gaji lebih dari Rp3 juta per bulan.
"PHL di Godang Tua katanya dibayar Rp700 ribu - Rp1,5 juta sekarang (sama PT. GTJ). Kan kalau dia mau kerjasama kita digaji UMP, jadi Rp3,1 juta (kalau naik) kan pasti dia senang," kata Isnawa.
Tapi tentu saja sebelum mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang, Dinas Kebersihan Jakarta akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat sekitar Bantargebang agar tidak menimbulkan konflik.
