Suara.com - PDI Perjuangan berharap Presiden Joko Widido tidak mengurangi jatah menteri di Kabinet Kerja yang saat ini berjumlah lima kursi.
"Secara umum (menteri PDI P) tidak perlu diganti. Tapi kalau diganti yang penting (tetap) lima," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira usai menghadiri diskusi bertajuk 'Reshuffle Datang Parpol Tegang' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Sebelumnya sejumlah kelompok dan LSM, termasuk Indonesian Corruption Wacth (ICW) mengkritisi kinerja Menkumham, Yasonna H Laoly yang juga kader dari PDI Perjuangan.
Andreas mengatakan, apa yang dilakukan Yasonna selama semata-mata untuk menjalankan penegakan hukum dan harus memperhatikan unsur HAM.
Menurut Andreas, tidak mudah mempadukan dua hal tersebut dan tak heran banyak pihak yang mengkritik kinerja Yasonna saat ini.
"Di situ balance memang tidak mudah, tapi saya lihat dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemenkumham. Dia sangat perform, soal imigrasian, ada bebebrapa dirjen dari segi dan bidang kerjanya terpisah sekarang," katanya.
Lima kader PDI Perjuangan yang jadi menteri di kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri BUMN, Rini M Soemarno, serta Menteri Koperasi dan UMKM, AAGN Puspayoga.
Selain 5 kader PDI Perjuangan yang berada di posisi menteri juga ada satu kader lagi yakni Pramono Anung yang menduduki posisi Sekretaria Kaninet menggantikan Andi Widjajanto.
