Terkait MotoGP di Indonesia, Kemenpora Segera Ajukan Payung Hukum

Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera mengajukan payung hukum penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, termasuk dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur masalah keuangan.

"(Keppres) Kami ajukan pada minggu ini. Kemudian di dalamnya mengatur bahwa APBN hanya sebagai supporting. Jadi justru anggaran dari swasta yang akan diprioritaskan," ungkap Sekretaris Kemenpora, Alfitra Salamm, di Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Setelah Keppres resmi dikeluarkan, menurut Alfitra, pihaknya berharap nantinya akan ada dukungan dari pihak swasta, sehingga ajang balap MotoGP bisa terlaksana di Indonesia dengan lancar. Dia sendiri berharap semua regulasi dapat selesai pada awal tahun depan.

Ketika ditanya mengenai persentase anggaran antara APBN dan swasta untuk penyelenggaraan ajang MotoGP tersebut, Alfitra mengaku masih belum mengetahui angka pastinya. "Yang jelas, APBN bukan sebagai anggaran utama, tetapi sebagai pendukung," tegasnya.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi dilaporkan secara resmi telah menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai salah satu syarat bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah salah satu seri balapan MotoGP 2017. LoI yang juga akan ditandatangani oleh CEO Dorna Carmelo Ezpeleta itu menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menggelar kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

Sesuai dengan tahapan yang dipresentasikan oleh Ezpeleta saat berkunjung ke Indonesia, LoI diperlukan karena mampu menjadi dasar untuk memperjuangkan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP pada rapat dengan Federasi Motor Internasional (FIM). Rencananya, rapat FIM yang salah satu agendanya adalah menetapkan kalender balap 2017 termasuk MotoGP, itu akan digelar di Wina, Austria, pada 21 November 2015 mendatang.

"LoI tersebut untuk memastikan kalau pemerintah menyiapkan diri, sekaligus mendorong agar Dorna sebagai operator tidak ragu," jelas Imam, baru-baru ini.

Menpora sendiri dilaporkan juga sempat meninjau Sirkuit Internasional Sentul, pada Senin (16/11) lalu, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengelola sirkuit tersebut. Di Sentul, Menpora sempat mengecek kondisi aspal dan tribun, sekaligus mengamati hal-hal yang perlu pembenahan. Menurutnya, lintasan adalah faktor yang paling perlu dibenahi di sirkuit itu saat ini. [Antara]