Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai Partai Golkar antiperubahan karena mempelopori penolakan pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport.
"Ini menunjukan Partai Golkar tetap memelihara praktik politik Orde Baru yang koruptif dan tidak berkontribusi pada pemajuan pembangunan politik Indonesia," tegas Hendardi di Jakarta, Selasa.
Ia pun menuding usulan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk membentuk Panitia Khusus Freeport merupakan cara usang dan politis untuk mengalihkan substansi persoalan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membentuk panel gabungan sebagaimana tata tertib DPR untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
"Untuk memeriksa pelanggaran dengan kategori berat, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR mengharuskan pembentukan panel gabungan terdiri atas tiga anggota MKD dan empat unsur eksternal DPR yang kredibel," ujarnya.
Menurut dia, harus dipilih figur yang benar-benar kredibel untuk duduk dalam panel gabungan tersebut demi menyelamatkan integritas DPR, seperti Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, JE Sahetapy, dan Siti Zuhro.
Ia menambahkan, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto termasuk kategori pelanggaran berat dan bisa berdampak pada sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.
"Pelanggaran ini juga berdimensi pidana penipuan dan atau pemerasan, bahkan berpotensi mengarah pada tindak pidana gratifikasi dan korupsi," ucap Hendardi. (Antara)
TERPOPULER
