Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut kalau Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemyoran memiliki peran besar di balik molornya pembangunan wisma atlet untuk perhelatan Asian Games Tahun 2018 mendatang. Bahkan pembangunan berpotensi gagal.
Ahok menuding bahwa PPK Kemayoran sudah melobi Komisi II DPR RI agar menolak pemberian hibah lahan Kemayoran dari Sekretariat Negara ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya, makanya saya udah bilang sama Pak Heru (Kepala Badan Pengelola Keuangan) semalam, rapat dengan Pak Heru, kalau itu PPK Kemayoran, dia kayaknya ngelobi DPR deh," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Lebih lanjut Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengatakan bahwa sepanjang dirinya menjabat sebagai anggota Komisi II DPR beberapa tahun lalu, dia mengaku tahu betul bagaimana kelakuan dan PPK Kemayoran.
"Saya kan dari Komisi II DPR RI, saya tahu lah kelakuan PPK Kemayoran kayak apa gitu lho. Kalau Anda tidak mau kasih lahan ke kami untuk bangun Rusun dan lebih buat komersil ya tawarkan saja pengusaha yang lain," jelasnya.
Menurut Ahok, apabila tanah tersebut tidak diberikan kepada pihaknya, dirinya juga tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, pihaknya bisa menyewakannya nanti dari pihak swasta saat perhelatan terakbar di Asia tersebut dilaksanakan.
"Kalau Anda nggak mau kasih lahan kepada kami untul bangun rusun, mau bangun komersial, ya ngapain saya keluarkan duit buat Jakpro kerjakan kampung atlet. Kalau kamu mau komersial tawarin aja pengusaha yang lain. Kita pinjem aja buat kampung atlet. Iya nggak?," kata Ahok.
Karena itu, Ahok tidak terlalu memusingkan apakah Asian games tersebut terlaksan atau tidak di Jakarta. Dirinya menegaskan bahwa apabila Jakarta tidak siap karena tidak adanya wisma atlet, maka tinggal dikasih tau ke pihak berwajib, dalam hal ini Olympic Council of Asia(OCA) untuk dibatalkan acara tersebut berlangsung di Jakarta.
"Kalau memang nggak bisa siap, ya bilang aja sama OCA (Olympic Council of Asia), batalin saja Asian Games di Jakarta, nggak siap Jakarta," kata Ahok kesal.
Soal kisruh lahan Kemayoran ini sebelumnya dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di DPR, beberapa waktu lalu. Pratikno menjelaskan bahwa pengalihan aset berupa lahan di Kemayoran kepada Pemprov DKI itu demi kepentingan umum.
"Dalam jangka pendek adalah mendukung persiapan wisma atlet dalam Asian Games 2018. Dan dalam jangka menengah adalah untuk rusunawa, mengalihkan pemukiman kumuh ke rusunawa," kata Pratikno.
Pemerintah pun merujuk pada Pasal 46 Ayat 1B UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 Ayat 3 huruf d PP Nomor 2014 tentang Pengelolaan BUMN dan BUMD serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 dan 06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Namun, legislator bergeming. Komisi II DPR pun sepakat akan membahas pengalihan aset negara ini dalam forum Panitia Kerja (Panja).
TERPOPULER
