- Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran berada di ujung tanduk karena menolak proposal balasan Teheran.
- Iran menuntut penghentian perang, pencabutan sanksi ekonomi, serta jaminan keamanan wilayah sebagai syarat damai kepada pihak Amerika.
- Konflik yang terus memanas ini mengancam stabilitas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut gencatan senjata dengan Iran kini berada dalam kondisi di ujung tanduk, setelah menolak proposal perdamaian terbaru dari Teheran.
Pernyataan keras Trump memicu kekhawatiran bahwa konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu itu akan kembali memanas.
Trump secara terbuka mengecam respons Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington.
Donald Trump bahkan menyebut proposal perdamaian, balasan dari Teheran sebagai sampah.
“Ini (kesepakatan damai) berada di titik paling lemah setelah saya membaca sampah yang mereka kirimkan kepada kami,” kata Trump seperti dilansir dari Al Jazeera.
“Saya bahkan tidak menyelesaikan membacanya. Gencatan senjata ini hidup segan mati tak mau,” lanjutnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran terus meningkat meski kedua pihak masih membuka jalur negosiasi.
Proposal terbaru Amerika Serikat sebelumnya ditujukan untuk membuka kembali pembicaraan damai dan menghentikan eskalasi perang di kawasan Timur Tengah.
Namun Iran merespons dengan sejumlah tuntutan.
Teheran meminta penghentian perang di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon yang saat ini masih dilanda pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran.
Selain itu, Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan perang, pencabutan sanksi ekonomi, penghentian blokade laut Amerika Serikat, serta jaminan tidak akan ada serangan lanjutan terhadap wilayahnya.
Iran juga menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi distribusi minyak dan gas dunia.
Konflik yang terus berlangsung membuat aktivitas pelayaran di kawasan itu terganggu dan memicu ketidakpastian ekonomi global.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membela proposal negaranya dan menegaskan tuntutan Teheran bersifat wajar.
“Satu-satunya hal yang kami tuntut adalah hak-hak sah Iran,” ujar Baghaei.