Ketua DPR Diingatkan Laporkan Gratifikasi di Pernikahan Putrinya

Esti Utami, Nikolaus Tolen

Sabtu, 05 Desember 2015 | 08:39 WIB
Ketua DPR Diingatkan Laporkan Gratifikasi di Pernikahan Putrinya
Karangan bunga dari keluarga Presiden Joko Widodo di depan tempat resepsi putri Setya Novanto. (Suara.com/Agung Sandy)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto, sebagai penyelenggara negara ia wajib melaporkan gratifikasi yang mungkin diterima putrinya Dwina Michaella yang menikah di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2015) malam.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menjelaskan, seharusnya para penyelenggara negara sudah memahami kewajiban pelaporan gratifikasi tersebut.

"Seharusnya mereka tahu bahwa mereka adalah penyelenggara negara, sehingga tidak perlu diimbau lagi," kata Indriyanto melalui pesan singkat, Sabtu (5/12/2015).

KPK diketahui memang rutin menerima laporan gratifikasi pernikahan pejabat negara. Lembaga antikorupsi ini bahkan sempat mengimbau Presiden Joko Widodo untuk melaporkan gratifikasi pada pernikahan putranya, Gibran Rakabuming Raka, pada 11 Juni silam.

BACA JUGA:

Ketika Dua Putra Bung Karno dan SBY Satu Panggung

Kisah Ustadz Menangis Dibayar Rp35 Ribu hingga Dibayar Rp30 Juta

Data Korban Luka-luka Metromini vs KRL di RS Sumber Waras

Ibu Mertua Meninggal, Darius Malah Naik Gunung

Masalah gratifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dia juga diatur pula dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, tertulis yang dimaksud sebagai gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menetap hukuman pidana bagi para pelanggarnya. Aturan itu menuliskan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

BACA JUGA:

Ketika Dua Putra Bung Karno dan SBY Satu Panggung

Kisah Ustadz Menangis Dibayar Rp35 Ribu hingga Dibayar Rp30 Juta

Data Korban Luka-luka Metromini vs KRL di RS Sumber Waras

Ibu Mertua Meninggal, Darius Malah Naik Gunung

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim

Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:24 WIB

Nasib Pilu Korban Penyekapan Bandung, Menkes Tak Bisa Jamin Pulih Sempurna

Nasib Pilu Korban Penyekapan Bandung, Menkes Tak Bisa Jamin Pulih Sempurna

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:23 WIB

Negara Eropa Bersatu untuk Venezuela, Kirim Banyak Bantuan Termasuk Pesawat Angkut A400M

Negara Eropa Bersatu untuk Venezuela, Kirim Banyak Bantuan Termasuk Pesawat Angkut A400M

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:19 WIB

Buntut Viral di Medsos, Kawasan Senopati Kena 'Sikat' Petugas: Mobil Mewah Ikut Kena Angkut!

Buntut Viral di Medsos, Kawasan Senopati Kena 'Sikat' Petugas: Mobil Mewah Ikut Kena Angkut!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:18 WIB

Geger Siswa SD Demo Dukung MBG, Saat Hak Anak Dirampas Demi 'Syahwat' Orang Dewasa

Geger Siswa SD Demo Dukung MBG, Saat Hak Anak Dirampas Demi 'Syahwat' Orang Dewasa

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:17 WIB

Update Gempa Venezuela, Korban Tewas Tembus 164 Orang

Update Gempa Venezuela, Korban Tewas Tembus 164 Orang

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:04 WIB

Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik

Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:04 WIB

Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung

Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 17:45 WIB

Rekayasa Lalu Lintas Bundaran HI 27 Juni, Cek Rute Alternatif dan Kantong Parkir HUT Jakarta

Rekayasa Lalu Lintas Bundaran HI 27 Juni, Cek Rute Alternatif dan Kantong Parkir HUT Jakarta

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 17:42 WIB

Penderita TBC Bakal Terima MBG? Begini Penjelasan Menkes

Penderita TBC Bakal Terima MBG? Begini Penjelasan Menkes

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 17:32 WIB