Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah yang diindikasi bernuansa politik menjelang pemilihan kepala daerah akan diaudit.
"'Money politic' harus semakin hilang, isu-isu pilkada yang menggunakan dana hibah dan bansos ke depan harus dihilangkan (bersih, red.)," katanya saat meninjau penyelenggaraan pilkada di Semarang, Rabu (9/12/2015).
Ia menegaskan kewenangan pertama memang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran di sejumlah daerah yang ditengarai meningkat menjelang pilkada, yakni periode November 2015.
"Dalam audit anggaran akan dicek penggunaan bansos di sejumlah daerah yang ditengarai meningkat selama November 2015. Tepat sasaran atau tidak? Ada pemotongan atau tidak? Ada motif politik atau tidak?," katanya.
Setelah dilakukan evaluasi oleh BPK, kata dia, nantinya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri yang bergantian melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran tersebut.
Kalau terindikasi memang ada kepentingan atau motif politik dalam penyaluran bansos di daerah, kata politikus PDI perjuangan itu, ke depan perlu dipertimbangkan model-model dana bansos dihilangkan.
Tjahjo mengakui kelompok-kelompok masyarakat di desa, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) memang memerlukan bantuan, tetapi akan disalurkan secara langsung.
Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap penggunntaraan anggaran untuk berbagai program dengan nomenklatur yang tidak jelas, termasuk manfaat dan penerimanya.
"Misalnya, ada program (nomenklaturnya, red.) hanya pemberdayaan nelayan Semarang. Ini kan tidak jelas. Harusnya jelas, nelayan dibantu kapal sekian, dibantu jaring sekian," katanya.
Maka dari itu, mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, penyusunan dan penggunaan anggaran pada 2016 harus konkret, tepat sasaran, dan manfaatnya juga jelas. (Antara)
