Sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih asyik bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dari pada kepentingan rakyat. Sehingga Jokowi cenderung sendiri memikirkan program-program Pemerintah untuk menjawab permasalahan negara.
Pengurus Komiter Penyelamat Nawacita, Victor Sirait menuturkan, hal itu terlihat dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Dalam kasus ini, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sibuk dengan kepentingan pribadinya.
"Presiden sibuk bekerja sendiri untuk kepentingan rakyat, sedangkan pembantunya lebih asik berbebat dalam kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Victor dalam jumpa pers di Kafe Iceberg, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (13/12/2015).
Dia mengatakan, terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia itu justru sangat merugikan negara. Selama ini perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat itu telah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia tanpa menguntungkan negara dan rakyat.
"Ini mungkin perampokan harta rakyat. Bangsa ini harus bergerak dan mengawasi agar kekayaan negara ini tidak lari kemana-mana. oleh karena itu penegak hukum dalam hal ini Kejagung, Polri dan KPK harus mengambil langkah hukum dengan mengadili Setya Novanto dan para mafia," tandasnya.
"Karena para pejabat yang tidak bekerja Jokowi tidak punya waktu dan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"," ujar Victor.
TERPOPULER
